Ekonomi Tak Berhasil di Era Jokowi, Rizal Ramli: Dikenang Sebagai Rezim BuzzerRP

Ketidakberhasilan pemerintahan yang dipimpin presiden Jokowi dalam hal membangun perekonomian di Indonesia selalu saja ditutupi dengan berbagai macam isu. Bukan hanya itu saja mereka para Buzzer bayaran pun selalu aktif membela rezim seakan negara kita ini sedang baik-baik saja karena ulah mereka.

Bahkan Pakar Ekonomi Senior, Rizal Ramli pun ikut mengkritik pedas soal keberhasilan ekonomi Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Sebab menurutnya, Pemerintahan Jokowi tidak memiliki keberhasilan kebijakan ekonomi.

Selain itu, Rizal Ramli beranggapan Pemerintahan Jokowi juga tidak berhasil membuat kemakmuran rakyat dan juga membersihkan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Pemerintahan Jokowi juga tidak berhasil menciptakan pemerintahan yang pro demokrasi.

“Saya kuatir karena pemerintahan @jokowi tidak memiliki legacy keberhasilan ekonomi, kemakmuran rakyat, bersih (anti KKN) dan pro-demokrasi,” ujarnya, seperti dilansir Cirebon.Pikiran-Rakyat.com dari twitter @Ramlirizal.l, Rabu (10/2/2021).

Oleh karena itu, Rizal Ramli khawatir Pemerintahan Jokowi hanya akan dikenang sebagai rezim BuzzerRP.

“Akhirnya hanya akan dikenang sebagai ‘Rezim BuzzeRP’,” ujar Rizal Ramli.

Menurut Rizal Ramli, hal tersebut terjadi dikarenakan perekonomian dikelola secara ugal-ugalan. Kemudian, saat perekonomian mengalami kegagalan, Pemerintahan Jokowi akan menutupinya dengan BuzzeRp.

Rizal Ramli pun merasa sangat ironis terhadap kondisi yang ada di negeri ini.

“Yang kelola ekonomi secara ugal-ugalan, dan menutupinya dengan sewa BuzzeRP. What an irony?” pungkas Rizal Ramli.

Keberhasilan Jokowi bisa dibilang tidak ada, semua hanya karena media dan para buzzer saja yang selalu mengangungkan kebijakan-kebijakannya dengan tanpa adanya kritik untuk membangun. Terbukti pada saat ini perekonomian di Indonesia mengalami kegagalan karena sedari awal tidak adanya yang mau mengingatkan kebijakan presiden yang sudah salah langkah dengan selalu berhutang kepada asing untuk urusan infrastruktur.

Ditambah lagi dengan adanya serangan virus covid-19 yang mengharuskan negara mengucurkan dana lebih untuk yang terkena dampak covid-19 dengan cara berhutang kembali kepada pihak asing dengan nilai yang tidak sedikit.