KAMI Baru Saja Dibentuk, Tapi Sudah Ada Ancaman Dari Staf Kepresidenan Moeldoko

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta perhatian KAMI agar tidak mengganggu stabilitas politik. “Kalau arahnya memaksakan kepentingan, akan ada perhitungan” pernyataan Moeldoko yang dikutip dari CNN Indonesia tersebut memang sedikit mengancam terhadap organisasi KAMI.

Merasa punya kekuasaan pernyataan moeldoko tersebut sungguh tidak pantas keluar dari Kepala Staf Kepresidenan. Karena bisa  mencederai kebebasan berkumpul dan berpendapat di negara demokrasi seperti Indonesia ini.

Padahal organisasi KAMI baru saja dibentuk, tetapi seakan sudah membuat pemerintah saat ini seperti kalang kabut. Baru urusan deklarasi saja sudah membuat pemerintah saat ini takut, buktinya adanya pernyataan dari Moeldoko yang sedikit bernada ancaman tadi.

Seperti di acara kemarin di Surabaya deklarasi KAMI malah dibubarkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab serta adanya demo bayaran diluar gedung. Tanpa menghiraukan adanya virus covid-19, demo itu pun dapat terlaksana dengan tanpa adanya larangan sedikitpun.

Moeldoko mungkin sedang lupa ingatan, sebenarnya yang sedang membuat gaduh adalah aturan dan kebijakan pemerintahannya sendiri. Contohnya seperti Omnibus Law yang membuat geram para buruh seluruh Indonesia, yang berakibat akan adanya mogok nasional.

Serta adanya usulan RUU HIP yang masuk lewat PDIP serta BPIP pun ikut serta merancang RUU HIP tersebut. Dengan kedua rencana pemerintah itu saja sudah sangat membuat gaduh karena sangat berbau orde lama bahkan komunise yang seakan tumbuh lagi dimasa pemerintahan saat ini.

KAMI hadir karena ulah pemerintah yang sangat tidak mementingkan nasib rakyatnya. Soal hutang luar negeri yang sudah paling tinggi diantara masa pemerintahan yang lain. Juga ada investasi yang lebih memanjakan pihak asing, kerja sama dengan RRC yang menghawatirkan, dan juga penanganan Covid-19 yang acak-acakan.

Moeldoko seharusnya berterima kasih kepada KAMI atau seharusnya bergabung kedalam organisasi tersebut, bukan malah mengancam yang seakan jabatan yang dimilikinya akan kekal selamanya. Pemerintah saat ini memang seperti orang yang kurang konsisten. Contohnya saja seperti tidak bolehnya berkumpul orang-orang karena ini masa pandemi, tetapi anehnya Pilkada tetap lanjut.

Mungkin moeldoko juga harus sadar bahwa yang membuat gangguan ketidakstabilan ekonomi, pendidikan dan kesehatan itu bukanlah organisasi seperti KAMI atau bahkan rakyat. Moeldoko seharusnya bisa berkaca sebelum melontarkan pernyataan tersebut, karena selama ini yang membuat gaduh adalah pemerintah sendiri.