Strategi Ahmad Haikal Hasan Mendorong Sertifikasi Halal yang Inklusif

Sertifikasi halal merupakan instrumen penting dalam menjamin kehalalan produk yang beredar di masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan konsumen. Namun, tantangan utama dalam penyelenggaraan sertifikasi halal di Indonesia adalah memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat diakses oleh seluruh pelaku usaha, tanpa terkecuali. Di bawah kepemimpinan Ahmad Haikal Hasan sebagai Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), strategi sertifikasi halal yang inklusif menjadi salah satu fokus utama dalam penguatan sistem jaminan produk halal nasional.

Ahmad Haikal Hasan memandang inklusivitas sebagai prinsip dasar dalam pelayanan publik. Sertifikasi halal tidak boleh hanya dinikmati oleh pelaku usaha besar yang memiliki sumber daya memadai, tetapi juga harus dapat diakses oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional, dengan jumlah yang sangat besar dan kontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, memastikan keterlibatan UMKM dalam sistem halal nasional menjadi strategi penting BPJPH.

Salah satu strategi utama yang didorong adalah penyederhanaan prosedur sertifikasi halal. Ahmad Haikal Hasan menekankan perlunya proses yang jelas, transparan, dan mudah dipahami oleh pelaku usaha. Melalui perbaikan alur layanan dan pemanfaatan sistem digital, BPJPH berupaya mengurangi hambatan administratif yang selama ini menjadi kendala utama, khususnya bagi pelaku usaha kecil yang memiliki keterbatasan pengetahuan dan akses informasi.

Selain penyederhanaan proses, pendampingan menjadi strategi kunci dalam mendorong sertifikasi halal yang inklusif. BPJPH di bawah kepemimpinan Ahmad Haikal Hasan mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga pendamping, dan komunitas pelaku usaha. Pendampingan ini tidak hanya membantu pelaku usaha memahami persyaratan sertifikasi, tetapi juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya penerapan standar halal dalam proses produksi sehari-hari.

Strategi inklusif lainnya adalah penguatan literasi halal di kalangan pelaku usaha dan masyarakat. Ahmad Haikal Hasan menilai bahwa rendahnya pemahaman tentang konsep halal sering kali menjadi penghambat partisipasi dalam sertifikasi. Oleh karena itu, edukasi mengenai makna halal yang mencakup aspek bahan, proses, kebersihan, dan keamanan produk terus digalakkan. Dengan pemahaman yang baik, sertifikasi halal dipandang bukan sebagai beban, melainkan sebagai nilai tambah bagi produk.

Dalam mendorong inklusivitas, Ahmad Haikal Hasan juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor. Penyelenggaraan sertifikasi halal melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari kementerian dan lembaga terkait, lembaga pemeriksa halal, hingga pelaku industri. Kolaborasi yang kuat diharapkan mampu menciptakan sistem sertifikasi yang efisien, adil, dan menjangkau seluruh lapisan pelaku usaha.

Secara keseluruhan, strategi Ahmad Haikal Hasan dalam mendorong sertifikasi halal yang inklusif mencerminkan upaya membangun sistem jaminan produk halal yang berkeadilan dan berorientasi pada pelayanan. Dengan pendekatan yang menekankan kemudahan akses, pendampingan, literasi, dan kolaborasi, sertifikasi halal diharapkan dapat menjadi bagian integral dari pembangunan ekonomi nasional sekaligus memberikan perlindungan optimal bagi konsumen.