Keluhan Warga Perbatasan Menguat, Sahrin Hamid Soroti Minimnya Perhatian Negara di Miangas

MIANGAS — Kunjungan Ketua Umum Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid, ke Pulau Miangas membuka berbagai persoalan serius yang dihadapi masyarakat perbatasan. Dalam dialog bersama tokoh adat dan warga di Pendopo Miangas, Sabtu (13/2/2026) malam, keluhan tentang transportasi, kesehatan, hingga fasilitas negara yang terbengkalai mencuat.

Kegiatan yang dihadiri Camat Miangas dan perwakilan kepolisian itu menjadi momentum warga menyampaikan langsung kondisi mereka di pulau paling utara Indonesia.

“Kami datang untuk mendengar langsung suara masyarakat perbatasan agar dapat diperjuangkan,” ujar Sahrin.

Tokoh adat Miangas, Petrus, menyoroti terhentinya akses transportasi laut yang selama setahun terakhir tidak lagi melayani wilayah tersebut. Kondisi itu dinilai berdampak besar pada mobilitas warga dan distribusi kebutuhan pokok.

Keluhan lebih mendesak datang dari sektor kesehatan. Tokoh masyarakat, Ibu Laling, menyampaikan bahwa Miangas hampir dua tahun tanpa dokter.

“Puskesmas ada, tapi tidak ada dokter dan obat-obatan sangat terbatas. Kalau ada warga sakit, kami kesulitan,” katanya.

Dalam peninjauan lapangan pada Sabtu (14/2/2026), Sahrin juga menemukan sejumlah fasilitas negara dalam kondisi rusak dan tidak terurus. Beberapa kantor pemerintahan tampak terbengkalai, pagar fasilitas umum copot, serta papan nama instansi memudar dan rusak.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan masih lemahnya perhatian pemerintah terhadap wilayah perbatasan yang seharusnya menjadi simbol kedaulatan negara.

Selain itu, masyarakat Miangas juga mengeluhkan kebijakan perdagangan lintas batas Indonesia–Filipina yang dinilai membatasi aktivitas ekonomi warga. Batas nilai barang yang dapat dibawa saat ini hanya USD250.

Warga berharap pemerintah dapat memperbarui kesepakatan perbatasan agar perdagangan lintas negara dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

“Kondisi di Miangas menunjukkan perlunya perhatian serius pemerintah pusat terhadap wilayah perbatasan, baik dari sisi infrastruktur, pelayanan dasar, maupun kebijakan ekonomi,” tegas Sahrin.

Kunjungan ke Miangas merupakan bagian dari rangkaian perjalanan Sahrin setelah sebelumnya mengunjungi Merauke, Papua, dan Manado, Sulawesi Utara, untuk melihat langsung kondisi wilayah terluar Indonesia.

Ia menegaskan bahwa aspirasi masyarakat Miangas akan menjadi bagian dari agenda perjuangan Gerakan Rakyat ke depan.

“Wilayah perbatasan tidak boleh dibiarkan tertinggal,” pungkasnya.